Indonesia membutuhkan sebuah lembaga atau badan pengolah hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat hasil penelitian tersebut bernilai tambah, lebih bermanfaat, dan layak dipasarkan.
"Kalau di luar negeri, hasil penelitian itu diberikan kepada badan lain untuk diolah agar `marketable`, badan inilah yang sampai sekarang tidak terbentuk di Indonesia, karena peraturannya belum mendukung," kata Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sumber Daya Manusia Iptek Wardiman Djojonegoro pada acara Habibie Award 2012 di Jakarta, Rabu.
Menurut Wardiman, peraturan di Indonesia mewajibkan sebuah badan yang dibentuk harus menghasilkan uang, hal tersebut dianggap berbeda dengan prinsip penelitian dalam Iptek.
Pada umumnya, badan pengelola hasil IPTEK membutuhkan sejumlah anggaran untuk membuat hasil penemuan memiliki nilai tambah, biasanya, dibutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga investasi di bidang Iptek bukanlah investasi jangka pendek.
"Misalnya, kita bisa mengimpor 400 juta dolar biji atau bunga dari Belanda, tapi di Bogor, kita sudah bisa menemukan biji tersebut, tapi belum bisa dijual, karena tidak `marketable`," kata Wardiman.
Sementara itu, Wardiman mengatakan, jika dilihat dari sisi kebijakan anggaran untuk Iptek, alokasinya masih jauh lebih kecil dibanding negara-negara lain, misalnya alokasi anggaran IPTEK China sebesar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) , Malaysia hampir 0,6 dan Indonesia hanya 0,1 persen dari PDB, karena dianggap Iptek tidak menghasilkan sebuah barang jadi.
"Visi iptek kurang dimengerti oleh para birokrat, Iptek itu diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa, dalam bentuk Iptek," kata Wardiman.
Untuk itu, diperlukan pengertian dan pendidikan dari para birokrat soal manfaat jangka panjang iptek, misalnya pencerahan dari pihak negara lain, yang maju karena iptek. Selain itu, Wardiman mengatakan perlunya peningkatan kebijakan atau peraturan yang ramah iptek.
Menurut Wardiman, Indonesia memiliki anak-anak bangsa yang hebat di bidang iptek, untuk itulah perlunya dukungan pemerintah, karena sektor swasta dinilai belum mumpuni untuk menunjang peralatan dan sistem penelitian Ilmu Pengetahuan.
|
